Bupati Bandung Barat Aa Umbara Akhirnya Ditahan KPK, Yang Sebelumnya Mangkir Karena Sakit

MANUVER NEWS | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menahan M. Totoh pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) (01/04/21). Kini KPK menahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa berdasarkan¬† konferensi pers, Jum’at (9/4/2021).

Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan anaknya Andri Wibawa kini memakai baju orange khas tahanan KPK sambil menunduk dengan posisi membelakang saat konferensi pers.

Seharusnya, Aa Umbara dan Andri Wibawa dijadwalkan ditahan oleh KPK pada 1 April 2021 berbarengan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan.

Akan tetapi, KPK mengatakan Aa Umbara tidak bisa hadir karena sakit, konferensi pers (1/4/2021).

Aa Umbara, Andri Wibawa dan M Totoh adalah tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Aa Umbara bakal mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih.

“Melakukan penahanan pada tersangka selama 20 hari kedepan,” kata Ghufron saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Aa Umbara ditahan terhitung sejak 9 April 2021, hingga 28 April 2021.

Sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19, Aa Umbara akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK Kavling C-1.

Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sedangkan Andri dan Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP. (Arb)

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *